Makalah IPL

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, berkat tanjuk dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan makalah Ilmu Pengetahuan Lingkungan yang berjudul “Konferensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup”.

Makalah ini memaparkan tentang konferensi-konferensi internasional yang dilaksanakan dan diikuti oleh berbagai negara dalam menyikapi masalah lingkungan hidup.

Dalam makalah ini mungkin terdapat kesalahan namun akan terus dilakukan perbaikan sampai berjalannya proses pendidikan dan mudah-mudahan akan mengalami peningkatan dan kemajuan baik dari segi materi maupun dalam pelaksanannya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ilmu Pengetahuan Lingkungan, serta rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam pembuatan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, tetapi diharapkan makalah ini dapat memberikan bekal yang cukup untuk menambah wawasan serta informasi mengenai konferensi internasional tentang lingkungan hidup. Segala kritikan dan saran yang positif dan membangun sangat diharapkan oleh penulis terima kasih.

Pekanbaru, 10 Juni 2009

Penulis


KONFERENSI INTERNASIONAL TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Conference of the Parties (COP) IX Konvensi Basel di Nusa Dua, Bali.

Sebagaimana diberitakan oleh Jawapos, setiap tahunnya, ribuan ton limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) masuk ke Indonesia secara ilegal. Sepanjang 2008 ini saja, Indonesia telah menerima 25 ton kondom bekas dan 6.000 ton kedelai yang terkontaminasi virus dari negara asing.

Nasib Indonesia yang menjadi jujukan pembuang limbah asing itu diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam pembukaan Conference of the Parties (COP) IX Konvensi Basel di Nusa Dua, Bali, kemarin. Rachmat yang juga menjadi presiden (COP) IX itu, menuturkan, masalah ini merupakan risiko dari banyaknya pelabuhan laut di Indonesia yang mencapai 2.000 lebih.

Di sisi lain, setiap tahun Indonesia juga membuang limbah industri ke negara lain. Sepanjang 2007, Indonesia telah memproduksi 10 juta ton limbah B3, 1.872 ton di antaranya dibuang ke negara lain. Namun, tanpa menyebutkan negara tujuan pembuangan limbah B3 Indonesia, Rachmat juga mengakui, jumlah ekspor limbah ini masih dalam batas yang disepakati dalam Konvensi Basel.

Rachmat mengatakan, perpindahan limbah berbahaya dan beracun lintas negara merupakan konsekuensi yang sulit dihindari di era perdagangan global. Berbagai produk yang dihasilkan industri pasti menyisakan sampah bekas pakai.

Radar Bali (Grup Jawa Pos) melaporkan, pertemuan yang bertajuk World Forum for Waste Management 2008 itu dihadiri sekitar 1.000 perwakilan dari 170 negara. Mereka berasal dari pengamat, lembaga swadaya masyarakat, delegasi negara, dan praktisi industri. Mereka membahas kesepakatan meminimalkan adanya limbah B3, memastikan pembuangan dan pengelolaannya, serta meminimalkan perpindahan limbah B3 secara internasional.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Konvensi Basel Katharina Kummer Peiry mengatakan, pengelolaan limbah sering dipisahkan dalam agenda pembangunan. Pihaknya berharap, pertemuan ini dapat menegaskan kembali keterkaitan antara pengelolaan limbah ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dia berharap pertemuan ini bisa melahirkan deklarasi, namun hal itu akan dibicarakan dalam tingkat menteri.

Konvensi Basel tersebut disepakati di Basel, Swiss, pada 22 Maret 1989 dan mulai berlaku resmi pada 1992. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel sejak 1993 melalui penerbitan Keputusan Presiden No 61 Tahun 1993.

2. Konferensi Internasional: “Multi Purpose Deep Tunnel", Hotel JW Marriott – Jakarta, 24 Mei 2007.

Berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat di Ibu Kota Jakarta masih dan sepertinya semakin parah mencekik pemikiran pemerintah setempat dalam mencari penyelesaiannya. Tiga bulan lalu dan lima tahun lalu di bulan yang sama Jakarta beserta daerah di sekitarnya telah menderita kerugian hingga Rp. 18,7 triliun akibat adanya banjir besar. Bencana tersebut juga meminta korban jiwa sebanyak 159 jiwa.

Belum tuntasnya pembangunan Banjir Kanal Timur sebagai salah satu dari dua saluran pelimpah aliran air hujan sering menjadi pembicaraan saat ramai mencari solusi banjir tahunan ini. Kendala pembebasan lahan yang berlarut-larut ditengarai sebagai penyebab tersendatnya pembangunan BKT. Namun usulan solusi lain berupa normalisasi sungai-sungai juga dinilai tidak cukup untuk menghindari saat terjadinya banjir puncak apalagi upaya tersebut juga tidak dapat berjalan lancar karena bersinggungan dengan kehidupan masyarakat di daerah bantaran sungai.

Banjir di Jakarta juga tidak terbebas dari masih maraknya pembuangan sampah ke sungai-sungai. Sampah tersebut masih banyak ditemukan di badan-badan sungai apalagi jika sudah mencapai muara sungai yang jumlahnya bisa berkali-kali lipat karena terjadinya penumpukan yang terus menerus. Di samping karena 40% daerah Jakarta yang ada di utara berada dalam daerah banjir akibat limpasan air laut, keberadaan sampah tadi semakin memperparah lambatnya aliran air sungai ke laut sehingga seiring berjalannya waktu banjir yang terjadi di Jakarta semakin parah saja.

Pembuangan sampah ke sungai tidak hanya menyebabkan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir tetapi juga menyebabkan kualitas air sungai tersebut semakin buruk. Belum lagi jika ditambah kenyataan masih sangat besarnya debit air limbah yang dibuang ke sungai termasuk limbah domestik. Padahal sungai tersebut seharusnya menjadi sumber air baku bagi instalasi pengolahan air minum yang ada di Jakarta sendiri. Dengan kenyataan tersebut maka semakin langka pula ketersediaan air baku bagi masyarakat Jakarta. Apalagi harga air baku yang dibeli dari luar Jakarta semakin mahal karena sama-sama mengalami penurunan pasokan air baku akibat belum optimalnya pengelolaan sumber daya air.

Berangkat dari kondisi yang ada di Jakarta ini, Badan Regulator PAM DKI Jakarta sebagai pihak yang turut berperan serta dalam penyediaan air minum/bersih di Jakarta memprakarsai rencana pembangunan proyek Multi Purpose Deep Tunnel(MPDT) system sebagai solusi permasalahan banjir dan langkanya air baku. BR PAM menilai MPDT ini dapat menjadi keterpaduan dan keberlanjutan dalam menangani berbagai permasalahan di Jakarta.

Gambar 1. Konferensi Internasional di Hotel JW Marriot

Sumber: Internet

Telah menjadi rahasia umum jika Jakarta juga diidentikkan dengan kemacetan lalu lintas yang semakin hari semakin parah. Setiap harinya jumlah mobil yang ada di Jakarta mengalami peningkatan lebih dari 200 unit sedangkan sepeda motor mencapai angka di atas 1300 unit. Kemacetan yang terjadi telah menyebabkan semakin meningkatnya konsumsi bahan bakar, pencemaran udara, stress kejiwaan, dan hilangnya waktu produktif bagi pengguna jalan.

Jakarta juga bukan merupakan kota dengan status penanganan sanitasi yang baik. Hanya baru sekitar 3% daerah Jakarta yang menerapkan sistem pembuangan terpusat (off site) yang ada di daerah Setiabudi. Sedangkan sisanya mengandalkan sistem on site yang terkadang sebagian di antaranya tidak memiliki rancangan yang baik sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran air tanah oleh bakteri E. coli yang berasal dari buangan domestik. Apalagi masih banyak juga masyarakat Jakarta yang menggunakan air tanah sebagai sumber air mereka sehari-hari.

Oleh karena itu, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan MPDT ini dapat menjadi jawaban atas pencarian solusi bagi pengendalian banjir, kelangkaan air bersih, pengelolaan air limbah, mengatasi kemacetan lalu lintas, dan utilitas umum di Kota Jakarta. Dengan kapasitas mencapai seratus meter kubik setiap detiknya, MPDT dapat mengendalikan puncak banjir saat terjadi luapan dari Ciliwung dan Banjir Kanal Barat setelah keduanya tidak dapat menerima aliran air lagi.

Melalui MPDT ini pula, pengelolaan air limbah dapat dilakukan secara terpusat sekaligus dengan memanfaatkannya bersama dengan limpasan air hujan maka dengan menggunakan teknologi water reclamation langkanya ketersediaan air baku direncanakan bisa teratasi.

Namun karena pembangunan MPDT ini memerlukan biaya yang sangat besar (hingga Rp. 16,3 triliun) maka Pemprop DKI telah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga pembiayaan multilateral (seperti Asian Development Bank, Islamic Development Bank, & World Bank) untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan MPDT. Pembiayaan pembangunan MPDT ini diharapkan pula berasal dari peran serta pihak swasta sekitar 70 % karena MPDT ini memiliki komponen revenue yang dapat menguntungkan pihak investor melalui investasi untuk jalan tol, Sewerage System termasuk Water Reclamation Plant dan Utility Shaft yang dapat digunakan untuk pipa gas, air bersih, kabel PLN, fiber optic dan Telkom.

Dengan latar belakang tersebut, BR PAM DKI Jakarta mengadakan Konferensi Internasional pertama yang membahas MPDT di Indonesia. Tema yang diambil untuk konferensi ini yaitu ”Multi Purpose Deep Tunnel: Suatu Solusi Terpadu untuk Pengendalian Banjir, Kelangkaan Air Bersih, Pengelolaan Air Limbah, Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas, dan Utilitas Umum di Kota Megapolitan Jakarta”. Pelaksanaan konferensi berlangsung pada 24 Mei 2007 Pukul 8.30 sampai 16.30 WIB yang bertempat di Hotel JW Marriott Jakarta. Penyelenggaraan konferensi ini dimaksudkan sebagai forum strategis yang membahas berbagai aspek tentang MPDT.

Berbagai pihak menghadiri acara ini mulai dari Perguruan Tinggi, Pemerintah Kota dan Pusat, Lembaga Kajian dan Penelitian, Dunia Usaha, Perencana, Pengembang, Konstruksi, Pengamat dan Pemerhati Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan. Konferensi ini menghadirkan lima orang pembicara dari luar negeri yang telah menerapkan sistem seperti MPDT ini di negaranya seperti Malaysia yang telah membangun proyek SMART (Storm Water Management and Road Tunnel) dan juga Singapura dengan DTSS (Deep Tunnel Sewerage System). Berbagai pakar yang terkait dalam pembangunan MPDT ini pun di datangkan untuk memberikan saran dan masukan seperti pakar Geologi ITB Lambok Hutasoid, Ph.D. dan Dr. Firdaus Ali, MSc. dari Teknik Lingkungan UI.

Sebagai pembicara utama dalam konferensi ini hadir pula Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Menurut Djoko, dengan semakin mahalnya lahan yang ada di daerah perkotaan maka untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti banjir dan kemacetan di Jakarta ini diperlukan juga pilihan penggunaan teknologi seperti MPDT. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pun hadir untuk mengantar pembukaan acara ini. Konferensi ini sendiri dibuka sekaligus ditutup oleh Ir. Achmad Lanti M.Eng. sebagai Ketua BR PAM DKI Jakarta dimana pada akhir acara dilakukan pula Jakarta MPDT Book Launching sebagai buah pemikiran Firdaus Ali.

3. Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (2/4) siang memimpin rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu, di Kantor kepresidenan. Rapat kabinet yang juga dihadiri Panglima TNI Djoko Soeyanto dan Kapolri Sutanto ini salah satunya membahas pemaparan menteri yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Usai rapat, Menteri KLH Rachmat Witoelar, didampingi Menhut M.S Ka’ban kepada wartawan , mengatakan, saat ini Indonesia mengalami banyak masalah dalam hal lingkungan hidup, dan hampir dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, misalnya banjir, tanah longsor dan asap, yang semuanya ini menjadi tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Gambar 2. Konferensi Internasional Tentang Perubahan Iklim.

Sumber: Internet

“Indonesia telah ditetapkan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni UNFCC (United Nation Frame Work Convention on Climate Change) untuk menjadi tuan rumah konferensi dunia yang membahas perubahan iklim. Ini yang agak khusus, dan menjadi amanah besar, karena data-data ilmiah yang muktahir, kita lihat dalam satu tahun ini, keadaan dunia akan menjadi sangat kritis,” kata Rachmat Witoelar.

Untuk itu, agar manusia tidak melakukan tindakan –tindakan yang dapat merusak bumi ini, diadakanlah konferensi internasional Climate Change yang akan dihadiri oleh delegasi dari 189 negara, diadakan pada Desember di Bali. “Ini adalah konferensi lingkungan hidup yang khusus membahas perubahan cuaca, dan konferensi ini seperti dilansir media luar, akan menentukan nasib dunia,” tambah Rachmat.

Sementara itu, Menhut M.S.Ka’ban mengatakan bahwa perubahan iklim yang dikontribusi oleh kehutanan sangat signifikan terutama karena isu degradasi yang terjadi. “Luas kawasan hutan Indonesia 120,3 juta hektar, saat ini telah mengalami degradasi total luasnya sekitar 59 juta hektar, itu yang kita report,” kata Ka’ban.

“Secara fakta memang penurunan kwalitas hutan ini terjadi antara tahun 1998 hingga 2004. Rinciannya, hutan lindung yang mengalami degradasi 7,3 juta hektar di seluruh Indonesia baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kawasan konservasi 5,8 juta hektar, sedangkan kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas sekitar 30 juta hektar. Lalu ada 15 juta hektar di kawasan hutan produksi,” kata.Ka’ban.

“Untuk itu apa yang akan segera dilakukan, yang jelas untuk pulau jawa pemerintah dalam hal ini Dephut, kerjasama Gubernur, Bupati, untuk mengejar target tutupan hutan pulau jawa bisa memcapai 30 %, selama beberapa tahun kedepan, sekarang yang ada 19 %.Memang pulau jawa padat penduduk, dan lahan kritisnya sudah sedemikian rupa,” ujar MS. Ka’ban

“Program untuk penghijauan 2 juta hektar tahun 2006 akan dilanjutkan pada tahun 2007. Jadi kalau angka 59 juta hektar data degradasi, dan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai 2007 ini, pemerintah telah melakukan penanaman sekitar 4 juta hektar. Dengan demikian berarti tugas kita kedepan adalah sisa 55 juta ha itu,” kata MS. Ka’ban.

Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan penanaman sampai aman umur tiga tahun, per hektarnya Rp. 8 juta. “Jadi kalau 1 juta hektar, kita membutuhkan dana sekitar Rp 8 triliun. Sementara ini kita menggunakan dana sekitar Rp 4 triliun. Jadi Rp 1 triliun per satu juta hektar,” tambahnya.

Kemudian soal kebakaran hutan yang menyebabkan asap, MS Ka’ban mengatakan akan segera melakukan penanggulangannya bersama kepala daerah, dan akan menargetkan 50 persen mengalami penurunan . “Karena pada bulan Desember akan dilakukan konferensi lingkungan hidup, maka kita tidak ingin mengulangi apa yang terjadi pada tahun-tahun kemarin adanya bencana asap. Kita juga akan lebih tegas lagi kepada pemilik lahan. Apabila mereka tidak memanfaatkan atau memproduktifkan lahannya, kita akan mempublikasikan nama-namanya, ” ujar MS.Ka’ban.

4. KONFERENSI INTERNASIONAL: Training for Disaster Nursing

Nara sumber training ini berasal dari Hyogo Institute for Traumatic Stress, Disaster Medical Treatment Japan, Nippon Medical School Mushasikosugi Hospital, Japan Nurses Association, dan Faculty of Nursing Universitas Indonesia. Kegiatan ini juga akan mengundang pakar-pakar dari organisasi penanggulangan bencana seperti Badan Kordinasi Bencana Nasional, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ketua Persatuan Perawat Gawat Darurat serta ahli bencana Jepang dari Kitasato University.

Gambar 3. Sebuah Upaya Bersahabat dengan Bencana

Sumber: Internet

Pelatihan ini secara khusus bertujuan mensosialisasikan pelayanan Keperawatan Bencana yang tepat kepada perawat Indonesia dan membangun koordinasi dan hubungan terkait Keperawatan Bencana antara perawat Indonesia, Jepang, dan Timor Leste. Ditargetkan peserta akan memahami hal mendasar tentang bencana; memahami keunikan Keperawatan Bencana; memahami respon yang tepat bila bencana terjadi; mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam Keperawatan Bencana di setiap periode pada siklus bencana. Beberapa tema spesifik yang akan dikupas untuk melengkapi pengetahuan ialah Perawatan aspek psikososial: Stres dan tindakan yang harus dilakukan.

Latar belakang kegiatan ini diselenggarakan merespon kondisi negara Indonesia dan Jepang yang merupakan negara yang berisiko mengalami bencana, baik bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, angin ribut dan kebakaran hutan, maupun bencana yang disebabkan oleh manusia yaitu karena konflik sosial seperti kerusuhan yang terjadi di Kalimantan, Ambon, Poso, Aceh, dan Papua.

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan akan Keperawatan Bencana (disaster nursing) menjadi meningkat, sekaligus juga membutuhkan perawat yang handal dalam penanganan bencana, dalam hal persiapan, selama dan setelah bencana terjadi. Perawat Indonesia adalah pemberi pelayanan terdepan yang langsung bersentuhan dengan pasien. Lambatnya respon dari perawat terhadap bencana yang terjadi akan meningkatkan risiko kematian dan kecacatan (disabilitas).

Kerjasama dengan Universitas Jepang ini dilatarbelakangi kemampuan Jepang untuk "bersahabat" dengan bencana. Jepang memiliki tradisi bencana yang panjang. Bahkan setiap 60 tahun sekali terjadi bencana gempa besar. Juga berbagai peristiwa Tsunami (yang terdahsyat di Jepang adalah Tsunami Gempa Meiki Sanriku pada tahun 1896 dan mengakibatkan 20 ribu jiwa melayang).

Respon terhadap sejarah tersebut, Pemerintah Jepang sampai menetapkan setiap tanggal 1 September sebagai Hari Pencegahan Bencana. Penetapan tanggal ini bukan sekedar ritual saja. Namun, tanggal tersebut menjadi sirine peringatan bagi masyarakat Jepang untuk terus waspada dan siaga dalam kesehariannya.

Masyarakat Jepang mengikut sejumlah pelatihan penanganan bencana. Ini adalah sebuah ikhtiar manusia untuk berkompromi dengan alamnya. Berupaya agar gejolak alam tidak memakan korban jiwa yang banyak, hingga pemerintah pun membuat kebijakan pembangunan yang berbasis pada bencana alam.

5. Manado Tuan Rumah Konferensi Kelautan Pertama di Dunia

Manado - Manado mengguncang dunia. Untuk pertama kalinya di dunia, kota yang dikenal dengan sebutan "Kota Tinutuhan" alias "Bubur Manado" ini, menggelar even internasional bidang kelautan. Even yang bertajuk World Ocean Conference (WOC) ini, berlangsung mulai Senin-Jumat (11-15/5/2009) di Grand Kawanua Convention Center, Manado, Sulawesi Utara.

Acara yang dihadiri lebih dari 2.000 peserta dari 121 negara ini, akan membahas lima agenda pokok. Pertama, Coral Triangle Initiative (CTI Summit) untuk mencanangkan konverensi dan preservasi terumbu karang di wilayah segitiga terumbu. Sesi acara ini diikuti oleh enam negara yakni, Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Islan dan Timor Leste.

Kedua, Ocean Science, Teknology and Polecy Simposium. Merupakan ajang pertemuan ilmuwan kelautan dan pemegang kekuasaan bidang kelautan di seluruh dunia. Pada simposium ini akan diadakan sekitar 35 sesi pertemuan yang diikuti oleh 1.500 peserta dari seluruh dunia.

Ketiga, Ocean Science, Technology, and Industry Kelautan Exhibition. Merupakan ajang pameran ilmu, teknologi dan industri kelautan yang diikuti oleh 60 negara.

Keempat, Pekan Pembangunan dan Budaya Sulawesi Utara, sebagai sarana memperkenalkan potensi daerah pada dunia internasional.

Kelima, Bunaken as UNESCO Worl Natural Heritage Site. Sebagai sarana untuk mendorong agar taman laut Bunaken menjadi warisan dunia dan pelestariannya menjadi tanggungjawab dunia juga.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ir Sarwono Kusumaatmadja di sela-sela pertemuan kepada wartawan menyatakan, selain membahas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri kelautan, konferensi ini juga memiliki arti penting bagi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurutnya, lestarinya lingkungan laut, pulau-pulau kecil dan sekitarnya dengan sendirinya harus menyertakan masyarakat di sekitarnya. "Tanpa memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan, kelestarian lingkungan laut dan pulau-pulau kecil tak akan berhasil," pungkasnya.

6. Konferensi UNEP (Badan PBB untuk Program Lingkungan) di Nairobi Februari 2007

KOMITMEN dunia atas pengelolaan laut yang berkelanjutan merupakan building block utama bagi pembangunan negara kepulauan seperti Indonesia. Permasalahan dunia menyangkut pemanasan global, bencana alam, keterbatasan sumberdaya, kesehatan lingkungan dan kemiskinan selalu bisa dikaitkan dengan keberadaan laut dan pesisirnya. Sulawesi Utara telah membuka mata dunia pada konferensi UNEP (Badan PBB untuk Program Lingkungan) di Nairobi Februari 2007 yang lalu bahwa perlu diadakan konferensi dunia tentang kelautan. Surat resmi dari Executive Director UNEP Achim Steiner telah dilayangkan kepada Gubernur Sulut bahwa UNEP secara sungguh-sungguh memberi perhatian dan mendukung dilaksanakannya konferensi kelautan tingkat dunia di Manado dan bersedia menjadi mitra pelaksanaan.

Klaim Indonesia atas teritori perairan yang berada di antara kepulauan dalam NKRI dipertegas dalam Deklarasi Juanda pada 1957. Setahun kemudian ada tiga convensi internasional yang dihasilkan yang berhubungan dengan laut dan teritori kelautan yakni (1) Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, (2) Convention on the High Seas, dan (3) Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas yang semuanya dibukukan pada 1958. Pada 1973 di New York, Indonesia memiliki dukungan hukum internasional atas negara kepulauan pada The 3rd United Nations Conference on the Law of the Sea yang menghasilkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Seluruh dunia masih menunggu 9 tahun lagi sebelum UNCLOS diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1982.

Kebutuhan akan kebijakan lintas batas negara diungkapkan pertama kali pada konferensi lingkungan bertaraf internasional di ‘’United Nations Conference on the Human Environment’’ di Stockholm pada 1972. Konferensi tersebut kemudian berhasil membentuk United Nation Environmental Programs (UNEP). Outcome utama dari konferensi tersebut mendapat perhatian dunia terutama menyangkut isu-isu tentang degradasi lingkungan dan polusi lintas negara yang dituangkan dalam Stockholm Declaration on Persistent Organic Pollutants (POPs). Bertahun-tahun kemudian urgensi kolaborasi global untuk penyelamatan lingkungan semakin bertumbuh. Pada 1982 Majelis Umum PBB di Nairobi menyetujui Resolusi 2997 tentang the World Charter for Nature yang juga dikenal dengan nama Nairobi Declaration yang merangkum negara-negara di dunia untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan.

Bersamaan dengan itu, perubahan iklim global yang mendominasi berita dunia pada awal 80-an melahirkan konferensi internasional tentang climate change di Montreal pada 1987. Di Montreal ini lahir perjanjian internasional yang dikenal dengan nama Montreal Protocol yang pada saat itu dipandang paling efisien untuk mencapai penanganan perubahan iklim global. Pada kenyataannya, perubahan iklim tidak terbendung. Seiring dengan itu, isu sustainable development juga menjadi pembicaraan penting di berbagai konferensi dunia. Pada 1983, Brundtlunt Commission (UN Commission on Environment and Development) menerbitkan batasan tentang sustainable development yakni:

‘’...development which meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Laporan yang berjudul ‘’Our Common Future’’ (yang juga dikenal sebagai Brundtlant Report) diproduksi pada 1989 dan dijadikan 40 Chapters pada Agenda 21 dan 27 Principles of Rio Declaration yang kemudian diadopsi di Rio de Janeiro pada 1992. Tahun itu dilaksanakan UN Conferences on the Environment and Development (yang juga dikenal dengan nama tidak resmi The Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi tersebut menghasilkan:

  1. The Rio Declaration - 27 principles untuk menjamin perlindungan lingkungan dan pembangunan yang bertanggung jawab. Deklarasi Rio menelurkan ‘’Precautionary principle’’ dan prinsip pembangunan yang ‘’common but differentiated responsibilities’’. Konferensi ini kemudian melahirkan Commission on Sustainable Development (CSD) dan sejumlah konvensi pada beberapa konferensi dunia:

  1. Agenda 21 – Dokumen yang menjadi blueprint untuk sustainability dan menjadi dasar bagi strategi pembangunan yang berkelanjutan. Di dalamnya tercantum rekomendasi untuk merawat sumber daya alam dan cara-cara baru untuk berpartisipasi dalam membentuk ekonomi yang berkelanjutan dengan kehendak untuk mendesain dunia yang aman dan adil yang penduduknya hidup dalam kesamaan hak dalam batas daya dukung bumi.

  1. The Rio Forestry Principles – 15 prinsip untuk perlindungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya hutan global. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk negosiasi dan persetujuan dalam International Forestry Convention.

  1. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) - Framework yang memiliki sasaran untuk stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir untuk mencegah bencana akibat perubahan iklim global sebagai akibat emisi antropogenik. Dokumen hukumnya dibuat pada 1999 dan disebut Kyoto Protocol yang direncanakan akan diratifikasi sebelum World Summit on Sustainable Development. Amerika dan Australia belum meratifikasi dokumen tersebut sampai hari ini.

  1. The United Nations Convention on Biological Diversity – Konvensi ini merupakan persetujuan internasional untuk perlindungan terhadap species, sumberdaya generik, habitat dan ekosistem; untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya biologi secara berkelanjutan, dan untuk menciptakan pembagian keuntungan sumberdaya genetik secara adil. Konvensi ini melahirkan Cartagena Protocol.

Isu keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam semakin mendapat perhatian terutama pada saat World Summit for Social Development yang dilaksanakan di Copenhagen pada 1995 yang menghasilkan Copenhagen Declaration on Social Development. Deklarasi tersebut menekankan pada pendamaian atas pertengkaran internasional, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan kebijakan untuk menciptakan lingkungan ekonomi external yang memaksimalkan ketersediaan sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan. Deklarasi tersebut juga merumuskan equitable access dari negara-negara berkembang ke pasar global.

Pemecahan masalah lingkungan kemudian didekati dari sudut pandang kapasitas hunian dari bumi didiskusikan dalam Conference on Human Settlements di Istanbul pada 1996. Dalam konferensi ini, para pimpinan negara di dunia didesak untuk menjaga lingkungan global dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di kawasan pemukiman. Komitmen tersebut memberi pengarahan kepada negara-negara di dunia untuk membuat kebijakan agar tercipta pola produksi, konsumsi, transportasi, pembangunan pemukiman yang berkelanjutan. Pencegahan polusi, perhatian terhadap daya dukung ekosistem, dan memberikan peluang pengelolaan untuk generasi mendatang.

Dalam konferensi ini semangat kemitraan global muncul sebagai kebutuhan hakiki untuk pengawetan, perlindungan dan pemulihan integritas ekosistem bumi. Disadari juga bahwa kontribusi terhadap degradasi lingkungan global berbeda dari satu negara ke negara lain. Oleh sebab itu, semua negara harus memikul tanggung jawab yang sepadan sesuai dengan kapabilitas masing-masing.

Kepentingan laut sebagai sumber daya utama di masa depan semakin terungkap pada 1996 di World Food Summit yang melahirkan The Rome Declaration. Deklarasi ini mendesak pentingnya dijalankannya usaha perikanan yang berkelanjutan, dirumuskannya segala cara untuk mencegah dan bersiap menghadapi bencana alam, dan merencanakan untuk memenuhi kebutuhan dunia di masa depan. Dalam deklarasi ini tersirat bahwa partisipasi masyarakat internasional menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan implementasi semua rencana ini.

Kepentingan lingkungan kelautan semakin menonjol pada 1998 ketika UNEP menetapkan tahun itu sebagai Year of the Ocean untuk meningkatkan awareness dunia terhadap kepentingan ‘’ocean as a common heritage of human kind’’. Puncak perayaan International Year of The Ocean di Indonesia pada 1998 tersebut dilaksanakan di Manado dan menghasilkan Deklarasi Bunaken yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kelautan dan pembangunan yang berhubungan dengan kelautan. Perhatian tersebut terus berlanjut dengan terbitnya Seruan Sunda Kelapa pada 2001 di Jakarta yang menekankan pada pengelolaan laut, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

World Summit on Sustainable Development di Johannesburg pada 2002 semakin memberi fokus pada pembangunan keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan diterjemahkan dalam bentuk tindakan untuk mengentaskan kemiskinan, mengubah pola produksi dan konsumsi yang tidak sustainable, serta melindungi dan mengelola sumber daya alam. Target terpenting dari Johannesburg Declaration yang berhubungan dengan kelautan adalah

- ‘’to maintain or restore depleted fish stocks to levels that can produce the maximum sustainable yield on an urgent basis and where possible by 2015’’, dan - ‘’to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of loss of biological diversity’’.

Dalam pertemuan Majelis Umum PBB pada Desember 2002 dicapai kesepakatan yang merupakan implementasi dari ‘’ocean as our future’’. Rapat tersebut menghasilkan Resolusi nomor 57/141 tentang Oceans and The Law of The Sea. Dalam resolusi tersebut mengarahkan badan-badan PBB untuk:

  1. Menetapkan Intergovernmental Oceanographic Commission bertindak sebagai focal point untuk berbagai organisasi agar terpelihara interaksi yang memadai dalam bidang ilmu kelautan antara badan atau pusat lingkungan dan keilmuan di level regional yang berkaitan dengan kelautan.

  1. Membangun kapasitas untuk mengimplementasikan Chapter 17 dari Agenda 21 yang mengarahkan UNEP dengan Global Resource Information Database (GRID) untuk melayani kebutuhan negara-negara berpantai terutama yang berstatus negara berkembang.
  2. Mengutamakan usaha terhadap polusi laut dari land-based sources menjadi bagian dari strategi dan program pembangunan nasional sebagai implementasi dari Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (GPA).

  1. Melanjutkan implementasi GPA dan Montreal Declaration on the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities, untuk kemajuan perlindungan lingkungan kelautan terhadap polusi dan dampak lainnya serta untuk meningkatkan pemahaman dan pengujian ilmiah atas ekosistem pantai dan kelautan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang diidentifikasi dalam Johannesburg Plan of Implementation.

Setelah itu, isu-isu yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyelamatan sumberdaya kelautan menjadi ramai dibicarakan di berbagai pertemuan internasional. Hanya beberapa contoh persetujuan yang diajukan di sini misalnya Mauritius Strategy dan Mauritius Declarations yang meneruskan rekomendasi di Rio Declaration. Kedua dokumen ini dihasilkan pada 2005 di Ocean International Meeting to Review the Implementation of the Program of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States. Komitmen multilateral dan regional tentang kelautan juga muncul di Bali pada 2005 di 2nd APEC Ocean-Related Ministerial Meeting (AOMM2). Pertemuan ini menghasilkan Bali Plan Of Action yang menunjukkan komitmen negara-negara yang tergabung dalam APEC untuk memelihara ‘’healthy Oceans and Coasts for the Sustainable Growth and Prosperity of the Asia-Pacific Community’’.

Dengan demikian, tampak bahwa ada urgensi untuk melaksanakan suatu konferensi dunia yang khusus membicarakan dan membangun komitmen global tentang

  1. lingkungan kelautan yang bebas polusi,
  2. dampak perubahan iklim global terhadap laut
  3. perlindungan keanekaan hayati ekosistem laut,
  4. mitigasi pencegahan dan kesiapan menghadapi bencana laut,
  5. laut sebagai penyedia sumber hidup dan ekonomi di masa depan dan
  6. ocean ethics

UN Conference on the Environment and Development (Earth Summit) 1997 di Brazil, lalu UN Conference on Sustainable Development (World Summit on Sustainable Development) 2002 di Afrika Selatan, dan kali ini diusulkan untuk dilaksanakan UN Conference on Ocean Management (World Ocean Summit) 2009 di Indonesia.

7. Sidang Khusus Majelis Umum PBB ke-25 mengenai Pemukiman di Markas Besar PBB New York.

Sidang Khusus Majelis Umum PBB ke-25 mengenai Pemukiman diselenggarakan pada tanggal 6 - 8 Juni 2001 di Markas Besar PBB New York. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Ir. Erna Witoelar akan memimpin Delegasi RI yang terdiri dari unsur pemerintah, parlemen, swasta/bisnis, NGO dan termasuk PTRI New York dalam sidang yang akan menilai secara menyeluruh pelaksanaan hasil-hasil yang dicapai dari Konferensi PBB mengenai Pemukiman "United Nations on Human Settlements/Habitat II "pada tahun 1996 di Istanbul. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menemukan formula baru guna meraih tujuan bersama yang digariskan oleh Agenda Habitat yaitu ketersediaan pemukiman layak untuk semua lapisan masyarakat (adequate shelter for all ) dan pengembangan pemukiman yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable human settlemants development ).

Pada pertemuan ini Menteri Erna Witoelar telah dicalonkan oleh kelompok Asia untuk duduk sebagai Ketua/Anggota Komite Thematic, dimana setiap negara anggota akan berdialog dan mempresentasikan keberhasilan implementasi dari Agenda Habitat sejak tahun 1996. Pembahasan ini dimaksudkan menjadi bagian dari solusi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan guna menciptakan kemitraan dalam melaksanakan Agenda Habitat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Menurut Pusat kajian PBB mengenai Pemukiman, disebutkan bahwa sampai dengan tahun 2030, penduduk dunia yang tinggal di perkotaan akan mencapai 60% dan sebagian besar jumlah tersebut akan berada di negara-negara berkembang. Pada tahun 2015, diperkirakan terdapat 153 dari 358 kota di dunia yang memiliki 1 juta penghuni lebih berada di Asia, sedangkan 27 mega-kota yang melebihi 10 juta, 15 berada di Asia. Lebih lanjut laporan mengindikasikan bahwa jika pembangunan tetap dilakukan secara tidak teratur dan tidak terencana, maka masa depan pemukiman di negara-negara berkembang akan suram dan hal ini berdampak negatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan juga mengatakan bahwa globalisasi telah berdampak pada peningkatan kemiskian di pemukiman perkotaan maupun pedesaan serta peningkatan daerah kumuh di perkotaan.

Menurut laporan PBB mengenai pemukiman masalah yang timbul banyak diakibatkan oleh bencana alam atau konflik di suatu wilayah, namun masalah lain adalah berkurangnya komitmen internasional dalam membantu pembangunan pemukiman penduduk. Lebih lanjut disebutkan ada 5 prioritas kebijakan yang patut diangkat bagi komitmen internasional yaitu pemerintah kota yang lebih baik (urban govennance); hak-hak perumahan (housing rights); pelayanan jasa perkotaan (basic urban services); keselamatan perkotaan (urban safety); proses perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urban processes).

Di pihak lain, laporan PBB itu juga mengakui sisi positif kehadiran globalisasi yang telah membuat dunia menjadi jaringan tanpa batas bagi kota-kota yang saling terkoneksi. Dimana kekuasaan semakin tersebar dan bertambahnya pemerintahan yang demokratik. Juga berkembangnya usaha-usaha kerjasama antar sektor publik dan privat dan kemudian meningkatnya kesadaran akan hak-hak wanita, sosial maupun lingkungan.

8. KTT Pangan Dunia di Roma, Italia

Anggota Komisi IV DPR RI, Djalaluddin AsySyatibi meminta Menteri Pertanian Anton Apriantono yang memimpin delegasi Indonesia pada KTT Pangan Dunia di Roma, Italia untuk membawa kabar gembira dan tidak mengecewakan bangsa. Mentan sebagai wakil Presiden pada KTT harus dapat membuat lobi yang bermanfaat pada dunia khususnya bagi rakyat Indonesia.

"Di tempat yang sama, Roma, tahun 1996, Indonesia ikut menyepakati Deklarasi untuk berkomitmen menurunkan jumlah penduduk lapar hingga tahun 2015. Pada kenyataannya, akhir-akhir ini, pangan untuk manusia berebut untuk mesin," jelas Djalaluddin menyoroti tema KTT "Food Security and The Challenges of Climate Change and Bioenergy" di Jakarta, Selasa (3/6).

Djalaluddin menambahkan, Mentan harus mampu meyakinkan dunia bahwa mahalnya harga pangan, hanya akan membuat manusia banyak kelaparan dan menimbulkan kekacauan sosial serta meruntuhkan sebuah pemerintahan. Sejarah menunjukkan bahwa bantuan sektor pertanian dari negara maju kepada negara berkembang selalu mengalami penurunan. Tahun 1982 bantuan pertanian negara maju US$ 10 Miliar, sepuluh tahun kemudian turun jadi US$ 7,2 Miliar.

Gambar 4. KTT Pangan Dunia di Roma

Sumber: Internet

Tahun 2004, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi se Indonesia mengadakan Konferensi untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah dan Nasional. Diantara kesepakatan tersebut merujuk deklarasi Roma 1996 yang mengurangi penduduk lapar 1 persen tiap tahun, menjaga ketersediaan pangan di wilayah masing-masing, mengembangkan kerja sama jaringan dan informasi pangan, dan melakukan diversifikasi konsumsi pangan.

Kesempatan KTT Pangan di Roma ini sebagai wahana bagi Indonesia melalui Mentan untuk menguatkan komitmen dan rencana aksi nyata mewujudkan ketahanan pangan Nasional. Kita memang tidak dapat menutup mata, bahwa kondisi harga minyak dunia dan konversi tanaman pangan untuk biofuel menambah semakin rumitnya penyelesaian pangan. Namun kita tetap berharap, Mentan jangan kecewakan bangsa ini untuk terbebas dari masalah kesulitan pangan.

Mengakhiri pembicaraan, Djalaluddin mengatakan, Mentan harus membawa misi ketahanan pangan hasil konferensi Dewan Ketahanan Pangan 2004 pada KTT Pangan dunia di Roma.

9. Konferensi Dewan Makanan Halal Dunia di Kuala Lumpur

Dewan Makanan Halal Dunia (WHFC) akan mengadakan konferensi internasional pada 22 Juli di Kuala Lumpur, bersamaan dengan pertemuan tahunannya. Konferensi akan dihadiri 25 anggota WHFC seperti Indonesia, Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Filipina.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan di Kuala Lumpur, Rabu, organisasi itu mengatakan bahwa sembilan kertas kerja akan disampaikan pada acara satu hari. Itu mencakup topik seperti garis pedoman sertifikasi (makanan halal), norma halal bagi penggunaan tingkat dunia serta syarat-syarat impor daging dan produk daging.

Konferensi itu diorganisasikan oleh WHFC bekerjasama dengan Departemen Pembangunan Islam Malaysia (Jakim). Organisasi yang didirikan pada 1998 di Jakarta itu merupakan perhimpunan badan sertifikasi bukan-pemerintah sejumlah negara yang memerlukan sertifikat halal untuk makanan yang diimpor ke Negara mereka, khususnya daging dan produk daging.

10. Konferensi Limbah B3 atau Basel Ke-9

Indonesia setelah sukses menyelenggarakan Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) Desember 2007 lalu, tahun ini kembali dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Antar Bangsa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tingkat Dunia, atau Konvensi Basel ke-9 (Conference of the Parties -COP) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 23 hingga 27 Juni 2008.

Konferensi Basel merupakan perjanjian internasional yang bertujuan mengendalikan pemindahan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Konferensi akan dihadiri sekitar 1.000 peserta dari 170 negara, 30 menteri atau pejabat setingkat menteri.

Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Rachmat Witoelar selaku presiden COP, dijadwalkan akan membuka konferensi ini. Konferensi sendiri akan membahas mengenai lima isu.Pertama, persoalan teknis limbah pembongkaran kapal, limbah elektronik, dan Reuse, Recycle, and Recovery (3R). Kedua, persoalan hukum mengenai larangan impor limbah.Ketiga, peningkatan kerjasama kelembagaan dengan konvensi kimia lainnya. Keempat, kerjasama regional penguatan posisi konvensi Basel. Kelima, tentang forum dunia mengenai manajemen limbah berkaitan dengan kesehatan manusia.

Gambar 5. Konferensi Limbah B3

Sumber: Internet

Letak strategis Indonesia dan termasuk dalam negara kepulauan, membuat Indonesia rawan terhadap penyelundupan dan pengiriman limbah B3 ilegal. Diharapkan dengan konferensi ini disepakati kerjasama dan peraturan mengenai pelintasan bahan beracun lintas negara dan penanganan limbah B3 di negara masing-masing.

Konvensi Basel disepakati di Basel, Swiss pada Maret 1989 dan mulai berlaku resmi pada tahun 1992.Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut sejak 1993 melalui Keputusan Presiden No 61 tahun 1993.

DAFTAR PUSTAKA

http://indonesian.irib.id/indonesia-impor-limbah

http://www.ampl.or.id/multipurposedeeptunel

http://www.icmi.or.id/ind/icmi-eropa

http://www.indonesia.go.id/konferensi-internasional-tentang-perubahan-iklim

http://www.perawatonline.com/training-for-disaster

http://sabili.co.id/konferensi-kelautan

http://www.pk-sejahtera.org/ktt-pangan-dunia

http://groups.yahoo.com/group/halal-baik-enak

http://greenpressnetwork.blogspot.com/2008/06/indonesia-jadi-tuan-rumah-konferensi.html

http://cills.wordpress.com/2008/04/20/centre-of-indonesia-law-studies

BERIKAN KOMENTAR

Jumlah komentar: 1
Loading...
Nama

Budaya,1,Event,1,Fisikawan,14,Inovasi,1,Keseharian,2,Kilas Balik,3,Publikasi,2,
ltr
item
Guru Muda Fisika: Makalah IPL
Makalah IPL
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
Guru Muda Fisika
http://www.gurumudafisika.com/2010/09/makalah-ipl.html
http://www.gurumudafisika.com/
http://www.gurumudafisika.com/
http://www.gurumudafisika.com/2010/09/makalah-ipl.html
true
5039093484993038569
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy